PERISTIWA PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI PASCA
PENGAKUAN KEDAULATAN
Pada tahun 2004,Negara Indonesia
mengadakan pemilu yang diikuti 24 partai politik.
Indonesia sebagai Negara demokrasi
mulai melaksanakan pemilihan umum pada tahun 1955. Pemilu 1 tahun 1955 yang
didambakan rakyat dapat diperbaiki keadaan teryata hasilnya tidak memenuhi
harapan rakyat. Krisis politik yang berkepanjangan akhirnya Presiden Soekarno
mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 juli 1959.
A.
PROSES KEMBALI KE NEGARA KESATUAN RI (NKRI)
Penandatanganan pengakuan kedaulatan
pada tanggal 27 desember 1949 bentuk Negara Indonesia menjadi nama republic
Indonesia serikat (RIS),sedangkan undang undang dasarnya adalah Undang
Undang Dasar adalah Undang Undang RIS.
Berdasarkan UUD RIS bentuk Negara kita
adalah federal,yang terdiri dari tujuh bagian dan Sembilan daerah otonom,7
negara tersebut adalah :
1. Sumatra Timur
2. Sumatra Selatan
3. Pasudan
4. Jawa Barat
5. Madura
6. Negara Indonesia Timur
7. Republik Indonesia (RI)
Sedangkan 9 daerah otonom adalah :
1. Riau
2. Bangka
3. Belitung
4. Kalimantan Barat
5. Dayak
Besar
6. Banjar
7. Kalimantan Tenggara
8. Kalimantan Timur
9. Jawa Tengah
Para
pendukung Negara Kesatuan dikenal sebagai kaum unitaris dan masyarakat
yang menghendaki Negara RIS dikenal kaum federalis.tetapi kekuatan mereka
memburuk karna beberapa tokoh berkhianat,pengkhianata mereka sebagai tindakan
separatis diantaranya:
a. Sultan Hamid ll bersengkongkol dengan Raymond
Westerling untuk membunuh para petinggi RIS dijakarta. Kelompok ini menamakan
dirinya Angkatan Perang Ratu Adil (ARPA). Untuk
mempertahankan Negara pasunda dan lepas
dari RIS.
b. Kapten Andi Aziz membuat maker di
Makassar,Sulawesi Selatan,ia dan pasukannya menyerang markas TNI di kota itu. Pada tanggal 5 April 1950 Andi menyatakan
NIT tetap dipertahankan.
c. Dr Soumokil memimpin gerakan separatis di
,Maluku Selatan .Gerakan ini dikenal sebagai republic Maluku Selatan (RMS).
Pada tanggal 25 April 1950,Soumokil memimpin pemberontakan terhadap RIS melalui
berbagai intimidasi,terror.
Pada tanggal 19 ,Mei 1950 diadakan
perundingan antara pemerintah RIS yang diwakili Moh, Hatta setelah mendapat
mandate dari NIT dan NST dengan pemerintah RI diwakili oleh Abdul Halim,wakil
perdana menteri RI,yng menghasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam
piagam persetujuan berisi
a
B.
PEMILIHAN UMUM l TAHUN 1955 DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH
Pemilihan Umum merupakan program
pemerintahan dari setiap kabinet , misalnya kabinet Alisastroamijoyo 1,akan
tetapi kabinet Ali 1 tersebut sudah jatuh sebelum melaksanakan Pemilihan
Umum.akhirnya pasta dapat dilaksanakan pada masa kabinet Burhannudin Harahap.
Pelaksanaan
Pemilihan Umum dilaksanakan dalam 2 tahap :
1. Gelombang l, tanggal 29 September 1955 untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
2. Gelombang ll, tanggal 15 Desember 1955 untuk
memilih anggota – anggota Kontituante
Dari hasil penghitungan suara DPR
terbagi dalam banyak Fraksi diantaranya keluar sebagai 4 besar adalah
1. Fraksi Masyumi (60 Anggota)
2. Fraksi PNI (58 Anggota)
3. Fraksi NU (47 Anggota)
4. Fraksi PKI (32 Anggota)
Seluruh
DPR hasil pemilu berjumlah 272 anggota sedangkan anggota Konstituate berjumlah
542 orang.pada tanggal 25 Maret 1956 DPR dilantik,pada tanggal 10 November 1956
kontituate dilantik.
C. DEKRIT PRESIDEN TANGGAL 5 JULI 1959 DAN
PENGARUH YANG DITIMBULKAN
Karena keadaan politik yang tidak
stabil maka Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957 mengemukakan konsep
yang terkenal dengan “Konsepsi Presiden” yang isinya adalah:
i.
Sistem Demokrasi
Liberal akan diganti dengan Demokrasi Terpimpin
ii.
Akan Dibentuk
“Kabinet Gotong Royong”yang menteri menterinya adalah orang orang dari partai
besar
iii.
Pembentukan Dewan
Nasional yang terdiri atas golongan golongan fungsional dalam masyarakat .dewan
ini bertugas memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak.
Dengan kontitue gagal mengambil
keputusan untuk membuat undang undang dasar yang bersifat tetap,akhirnya
presiden mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 juli 1959 sebagai berikut:
i.
Membubarkan
Konstituate
ii.
Berlakunya
kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950
iii.
Akan dibentuk
MPRS dan DPAS
Dalam pidato presiden soekarno tanggal
17 agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”.pidato dikenal
sebagai “Manifeso Politik Republik Indonesia” oleh DPAS dan MPRS dijadikan
sebagai GBHN.
Dengan demikian sejak dikeluarkan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memiliki pengaruh besar dalam kehidupan bernegara
baik politik ekonomi maupun social budaya. Dalam bidan Ekonomi pemerintah
menerapkan ekonomi terpimpin yakni kegiatan ekonomi terutama dalam bidang impor
hanya dikuasai orang orang yang mempunyai hubungan erat dengan pemerintah
sedangkan social budaya pemerintah melarang budaya –budaya berpengaruh barat
yang dianggap penjajahan baru.
D.
DAMPAK PERSOALAN HUBUNGAN PUSAT DAERAH TERHADAP KEHIDUPAN POLITIK
NASIONAL DAN DAERAH SAMPAI AWAL TAHUN 1960-AN
1. Hubungan Pusat – Daerah
Terbentuknya cabinet ALI Satroamijoyo
II Pada tanggal 24 maret berdasarkan perimbangan partai partai dalam parlemen
tidak ber umur.
Pada akhir tahun 1956 beberapa
panglima militer di berbagai daerah membentuk dewan dewan yang ingin memisahkan
diri dari pemerintahan yakni sebagai berikut
a. Pada tanggal 20 November 1956 di
Padang,Sumatera Barat berdiri Dewan banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel
Achmad Husein
b. Di Medan, Sumatra Utara berdiri Dewan Gajah
yang dipimpin Kolonel Simbolon
c. Di Sumatera Selatan berdiri Dewan Garuda yang
dipimpin oleh Kolonel Barlian
d. Di Manado,Sulawesi Utara berdiri Dewan manguni
yang dipimpin oleh colonel Ventje Sumual
2. Persaingan Golongan Agama dan Nasionalis
a. Kabinet natsir (6 September 1950-20
Maret 1951)
Kabinet
ini di pimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Natsrir dari Masyumi pada tanggal
20 maret 1951 kabinet Natsir bubar sehingga mandatnya diserahkan kepada
presiden soekarno pada tanggal 21 Maret 1951.penyebab bubarnya cabinet ini
karna gagal dalam perundingan soal Irian Barat.
b. Kabinet Sukiman (tanggal 26 April
1951 – Februari 1952)
Kabinet
ini mulai resmi dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) dan Suwirjo
(PNI).Dalam melaksanakan politik luar negerinya,Kabinet Sukiman dituduh terlalu
condong kepada Amerika Serikat,yakni dengan ditandatanganinya persetujuan
bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas
dasar Mutual Security Act
(MSA).Selanjutnya Kabinet Sukima menyerah kan mandatnya kepada presiden
Soekarno pada bulan February 1952.
c. Kabinet Wilopo (April 1952-2 Juni 1953)
Kabinet ini dipimpin oleh Wilopo dari PNI. Kabinet Wilopo berusaha melaksanakan
programnya sebaik-baiknya. Akan tetapi banyak masalah yang dihadapi antara lain
timbulnya gerakan separatism,yakni memisahkan diri dari pemerintah pusat.
Kekacauan politik terparah dengan
adanya Peristiwa Tanjung Morawa di
Sumatera Barat pada tanggal 16 Maret 1953. Peristiwa ini memunculkan mosi tidak
percaya yang kemudian Kabinet Wilopo jatuh pada tanggal 2 Juni 1953
d. Kabinet Ali Satroamidjoyo l (31
Juli 1953 – 24 Juli 1955)
Kabinet
ini terbentuk pada tanggal 31 Juli 1953 yang dipimpin oleh Mr. Ali Sastromidjoyo
dari unsure PNI sebagai Perdana Menteri. Pada tanggal 24 July Ali l jatuh
disebabkan adanya persoalan dalam TNI-AD,yakni soal pimpinan TNI-AD menolak
pimpinan baru yang diangkat oleh Menteri Pertahanan tanpa menghiraukan norma
yang berlaku dalam lingkunga TNI-AD.
Persaingan ideology juga tampak dalam
tubuh kontituate.pada tanggal 10 November 1956 keadaan mengalami kekacauan disebabkan
oleh pergolakan daerah.Dengan demikian persaingan antara kelompok agama dan
nasionalis yang berlangsung sampai awal tahun 1960-an mengakibatkan keadaan
politik nasional tidak stabil.
3. Pergolakan social politik
Pemilihan
umum 1 tahun 1995 belum membawa perubahan menuju kesejahteraan bagi rakyat
Indonesia,misalnya belum ada tanda tanda perbaikan ekonomi terutama daerah
dilur jawa dengan alas an pusat tidak memmperhatiikan daerah. Khususnya di
Sulawesi Utara dan Sumatera Utara pemerintah dianggap melakukan penyelundup –
penyelundupan yang dilindungi penguasa penguasa daerah.
Pergolakan daerah ini diawali dengan
adanya gerakan pengambil alihan kekuasaan ileh Dewan Banteng yang dipimpin oleh
Letnan Kolonel Achmad Husein di daerah Sumatera dari Gubernur Ruslan
Mulyohardjo pada tanggal 20 Desember 1956 . Gerakan ini selanjutnya diikuti
oleh terbentuknya Dewan Gajah,dan Dewan Manguni.gerakan pengambilanalihan
kekuasaan ini selanjutnya pecah menjadi pemberontakan terbuka pada bulan
February 1958 yang dikenal pemberontakan “PRRI – Permesta”.
Adapun secara singkat terjadinya
pemberontakan – pemberontakan yang merupakan pergolakan social politik pasca
pengakuan kedaulatan terssebut sebagai berikut :
a. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu
Adil (ARPA)
salah
Satu isi perjanjian KMB Pada tanggal 2 November 1949 adalah pembentukan
Angkatan Perang RIS (APRIS) dengan TNI sebagai intinya.
Pada tanggal 23 January 1950 di
bandung Kapten Roymond Westerling memimpin gerombolan angkatan Perang Ratu Adil
(APRA).gelombolan ini memberikan ultimatum kepada pemerintah RIS dan Negara
Pasundan agar mereka diakui sebagai “Tentara Pasundan”dan menolak usaha untuk
membubarkan Negara boneka tersebut. Akhirnya pada tanggal 24 January 1950
pasukan TNI berhasil menghancurka gerombolan APRA sedangkan Westerling
melarikan diri ke luar negeri dengan menumpang pesawat Catalina milik Angkatan
Laut Belanda.
b. Pemberontakan Andi Aziz
Pada
tanggal 5 April 1950 di Makassar timbul pemberontakan yang dilakukan oleh
kesatuan bekas KNIL di bawah pimpinan Kapten Andy Aziz.adapun berbagai tuntutan
Andy Aziz terhadap pemerintahan RIS sebagai berikut :
1. Andi
Azis menuntut agar
pasukan-pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di daerah NIT.
2. Andi Azis menentang dan menghalangi masuknya
pasukan APRIS dari TNI yang sedang dikirim dari jawa tengah di bawah Mayor Worang.
3. Andi Azis menyatakan bahwa Negara Indonesia
Timur harus dipertahankan supaya tetap berdiri.
Selanjutnya APRIS segera bergerak dan
menguasai kota Makasar dan sekitarnya.Pada bulan April 1950 Andi Azis menyerahkan
diri akan tetapi pertempuran-pertempuran antara pasukan APRIS dan pasukan KNIL
masih berlangsung pada bulan Mei dan Agustus 1950
c. pemberontakan Republik Maluku
Selatan (RMS)
Pemberontakan
ini terjadinya ini terjadi di Ambon pada tanggal 25 April 1950 yang dilakukan
oleh orang orang Indonesia bekas anggota KNIL (Koninklijk Nederlands Indish
Leger) yang pro belanda . pemberontakan ini dipimpin oleh Dr Soumokil bekas
Jaksa Agung Negara Indonesia Timur.
Untuk
menumpas pemberontakan RMS,pemerintah semula mencoba menyelesaikan secara damai
denga mengirim suatu misi yang dipimpin oleh Dr. Leimena. Akan tetapi upaya ini
tidak berhasil.
Pada tanggal 25 september 1950 seluruh
Ambon dan sekitarnya dapat di kuasai oleh pasukan pemerintah.pemberontak RMS
inigugurlah seorang pahlawan ketika memperebutkan benteng Nieuw Victoria,yakni
Letnan Kolonel Slamet Riyadi
d .Pemberontakan Pemerintahan
Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Pemberontakan Piagam perjuangan
Rakyat Semesta (Permesta)
Pada tanggal 10 Februari 1958 Letnan
Kolonel Ahmad Husein mengultinatum kepada pemerintah pusat agar dalam waktu 5
x 24 jam seluruh anggota Kabinet Juanda mengundurkan diri.Perwira-perwira yang
duduk di dewan dewan itu dipecat. Mereka itu adalah Letnan Kolonel Ahmad Husein
(Ketua Dewan Benteng dari Padang,Sumatera Barat) Kolonel Zulkifli Lubis,Kolonel
Simbolon,dan Kolonel Dahlan Djambek.pada tanggal 15 februari 1958 pemberontakan
mencapai puncaknya ketika achmad husein
memproklamirkan berdirinya “pemerintah revolusioner Repulik Indonesia” (PRRI)
berikut pembentukan kabinetnya dan syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana
Menteri.pada tanggal 1 maret 1957 Letnan Kolonel H.N.ventje sumual,panglima
TTVII Timur mengikrarkan Gerakan Perjuangan Rakyat Semesta (permesta).Dengan
berbagai operasi di atas akhirnya para pimpinan PRRI menyerah.tanggal 29 mei
1961 secara resmi achmad husein melaporkan diri beserta anak buahnya.pada
tanggal 18 mei 1958 pesawat allan Lawrence pope ditembak jatuh di kota ambon
dan pada bulan agustus 1958 gerakan persemesta dapat di tumpas.
0 komentar:
Posting Komentar